Penggabungan - Peleburan Perseroan - Koperasi - Merger

Penggabungan - Peleburan Perseroan - Koperasi - Merger

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.

3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1. Surat Pengantar dari PPAT.

2. Surat Permohonan.

3. Sertipikat Asli.

4. Akta Pendirian Perusahaan / Badan Hukum yang disahkan Departemen Kehakiman.

5. AD ART Perusahaan masing-masing yang disahkan pejabat berwenang.

6. AD ART Perusahaan hasil penggabungan / peleburan yang disahkan pejabat berwenang.

7. Akta Penggabungan/Peleburan.

8. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/ peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi.

9. Identitas pemohon mewakili perusahaan.

10. Identitas diri penerima kuasa jika menggunakan kuasa (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang).

11. Bukti pelunasan SSB BPHTB.

12. Bukti pelunasan SSP Pph Final.

13. SPPT PBB tahun berjalan

14. Ijin Pemindahan Hak, jika:

1. Pemindahan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang;

2. Pemindahan hak pakai atas tanah negara.

15. Surat Pernyataan calon penerima hak, yang menyatakan:

1. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

3. Bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 15a dan 15b tersebut tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform

4. Bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 15a dan 15b tidak benar

Biaya dan Waktu:

1. Biaya: Rp. 25.000,- / Sertipikat

2. Waktu: 3 hari kerja.

3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.